TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Donggala Nomor 24 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

 

  1. Tugas

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup

 

  1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas–tugas yang dimaksud, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dongala mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan hidup.

 

  1. Kewenangan

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan sebagai berikut :

  1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
  2. Perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
  4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten;
  5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 daerah;
  6. Perizinan lokasi pengolahan limbah B3;
  7. Perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
  8. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standart, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  9. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
  10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah;
  11. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pematauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah;
  12. Pengelolaan kualitas air skala daerah;
  13. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
  14. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
  15. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
  16. Pengawasan terhadap penaatan terhadap persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  17. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
  18. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
  19. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  20. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
  21. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
  22. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
  23. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;
  24. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
  25. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
  26. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
  27. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
  28. Penyiapan bahan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
  29. Pengawasan penaatan instrument pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten;
  30. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
  31. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
  32. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
  33. Penyiapan bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  34. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
  35. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten;
  36. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
  37. Penyiapan bahan baku penetapan kriteria daerah kerusakan lahan dan/atau tanah daerah untuk kegiatn pertanian, perkebunan dan hutan, tanaman berdasarkan kriteria bau kerusakan tanah nasional;
  38. Penyiapan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
  39. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa skala kabupaten;
  40. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
  41. Penyiapan bahan Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten;
  42. Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten;
  43. Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten;
  44. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
  45. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
  46. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;
  47. Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten;
  48. Penyelenggaran pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten;
  49. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;
  50. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;
  51. Pelaksanaan fasilitasi dan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten;
  52. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten;
  53. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten;
  54. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten;
  55. Penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten;
  56. Penyiapan bahan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten;
  57. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten;
  58. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan kabupaten;
  59. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  60. Penyiapan bahan Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  61. Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  62. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayatin skala kabupaten;
  63. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  64. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten;
  65. Penyiapan Bahan Penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di daerah mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi;
  66. Penyiapan Bahan penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah daerah;
  67. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi;
  68. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten;
  69. Peningkatan kapasitas manajemen fasilitasi kerjasama dunia usha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah;
  70. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di daerah;
  71. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah;
  72. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah;